86 Petugas Pemilu Meninggal

Mendagri, Tjahjo Kumolo menjawab wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 22 April 2019, siang.

Mendagri Setuju Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

***

Kami menunggu usulan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Itu saja secara prinsip. Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan. Tapi kalau soal anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang gugur termasuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)-nya termasuk para anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)-ya”

Tjahjo Kumolo, Mendagri.

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan banyaknya petugas pemilihan umum (Pemilu) yang meninggal akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilu. Hingga saat ini setidaknya sudah 86 petugas Pemilu yang meninggal usai melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019.

Kami menunggu usulan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Itu saja secara prinsip. Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan. Tapi kalau soal anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang gugur termasuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)-nya termasuk para anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)-ya,” kata Mendagri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 22 April 2019, siang.

BACA JUGA: Kelelahan Satu Pengawas TPS Tomohon Timur Sakit

Dengan adanya usulan dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak yang melelahkan dan telah meminta banyak korban jiwa itu, Tjahjo mengaku setuju. Namun, dirinya masih menunggu dulu KPU mengumumkan hasil Pemilu.

Kami tidak ingin mendesak dulu tapi setelah pengumuman KPU resmi nanti kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) baru,” terangnya.

BACA JUGA: Sejumlah Personil KPPS di Tomohon Sakit Pasca Pemilu

KPU, Tjahjo menyakini, tentu sudah membuat evaluasi. Kemendagri juga sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK (Mahkamah Konstitusi), keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua juga evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai masa kampanye apakah harus sekian bulan, itu saja.

BACA JUGA: Ini Anggota Polri yang Gugur Saat Pengamanan Pemilu 2019

Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem Pemilu yang demokratis tetapi yang lebih efektif, lebih efisien,” jelasnya.

Salah Alamat

Terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), Dahlan Hasan Nasution karena kekalahan calon yang didukungnya, Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima suratnya. Tetapi ia menilai surat tersebut salah alamat.

Harusnya kalau seorang bupati ada keinginan mau mundur itu diajukan dulu ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), kemudian hasilnya diserahkan kepada gubernur, baru gubernur menyerahkan kepada Mendagri. Itu saja,” katanya.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Sumut, menurut Tjahjo, sudah dilakukan terkait permintaan pengunduran diri bupati itu. Ia berjanji akan memaggil Bupati Madina karena ini sebuah proses yang tidak lazim.

Seorang bupati yang cukup berhasil di daerahnya kenapa hanya masalah politis pertimbangannya dia mundur. Itu saja. Kalau kami setujui nanti akan menjadi sebuah preseden,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemilu 2019, Berapa Harga Satu Suara?
BACA JUGA: Warga: Bawaslu Tak Berbuat Apa-apa

 

DROANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

MenPANRB: ASN Jangan Masuk Hiruk Pikuk Politik

Read Next

Pemilu Dituding Curang, Wiranto: Ada Jalur Hukum

Leave a Reply