Mereka Dilarang Menjadi Anggota dan Pengurus Parpol

Laurens Bulo di Amerika Serikat (AS) terkait penelitian desertasi doktor, beberapa tahun lalu.

Laurens Bulo di Amerika Serikat (AS) terkait penelitian desertasi doktor, beberapa tahun lalu.

“Ini yang harus dipahami”

Laurens Bulo, Pakar Administrasi Publik.

TOMOHON, publikreport.com – Pakar Administrasi Publik, Laurens Bulo mengatakan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pada Bab I Pasal 1, ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), termasuk di dalamnya seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan, seperti tenaga kontrak atau honorer daerah dan perangkat kelurahan/desa.

Sedangkan BUMD diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan BUMN diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2003 serta Surat Edaran Menteri BUMN.

“Ini yang harus dipahami,” jelas Laurens.

BACA JUGA: Isteri/Suami ASN dari Paslon Kepala Daerah Harus Cuti

Jurnalis publikreport.com sengaja berdiskusi dengan Pakar Administrasi Publik ini, Rabu 08 Februari 2018, menyusul adanya verifikasi partai politik (Parpol) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

BACA JUGA: PNS Terbanyak. 568 Calon Berebut Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota
BACA JUGA: Inilah Anggota TNI/Polri yang Maju Dalam Pilkada 2018

Terkait akan adanya Pilkada, Pileg dan Pilpres ini, penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyelesaikan proses verifikasi data berdasarkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

BACA JUGA: Pascaputusan MK, KPU (Kembali) Verifikasi Parpol

Sebelumnya, beberapa karyawan BUMN dan BUMD kala berdiskusi dengan jurnalis pubilkreport.com mengaku, sepengetahuan mereka, pegawai/karyawan BUMN dan BUMD tidak termasuk dalam golongan ASN karena bukanlah penyelenggara pemerintahan.

“Kami bukan penyelenggara pemerintahan. Sistem penggajian kami diatur manajemen perusahaan melalui profit,” kata pucuk pimpinan salah satu BUMN milik Pemerintah Kota Tomohon.

BACA JUGA: ASN/PNS Jangan Tergiur Janji Jabatan Paslon Kepala Daerah

Dr Laurens Bulo di Amerika Serikat (AS) terkait penelitian desertasi doktor, beberapa tahun lalu.
Dr Laurens Bulo di Amerika Serikat (AS) terkait penelitian desertasi doktor, beberapa tahun lalu.

Kurangnya sosialisasi aturan yang mengatur tentang netralitas ASN, karyawan BUMD/BUMN menjadi persoalan tersendiri yang tidak bisa diabaikan.

Menurut Pakar Administrasi Publik, Laurens Bulo, dalam halaman penjelasan UU Nomor 5 Tahun 2014 jelas mengatakan ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Sedangkan pegawai BUMD, dalam PP Nomor 54 Tahun 2017, pasal 78, ditegaskan pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

“Aturan yang sama juga berlaku untuk dewan direksi dalam syarat-syarat rekrutmen,” jelasnya.

 

VICTORIE WUWUNG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tombariri

Read Next

Siswa Kelas V SD Ini Gantung Diri

Leave a Reply