Cegah Korupsi KPK dan Pengusaha di Sulut Bentuk KADAK

Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah VIII, Tri Gamarefa menyerahkan modul integritas bisnis dan board game kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan KADIN, Kamis, 05 Juli 2018 di ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut.

Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah VIII, Tri Gamarefa menyerahkan modul integritas bisnis dan board game kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan KADIN, Kamis, 05 Juli 2018 di ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut.

“Pertemuan ini bertujuan melancarkan apa yang menjadi kesulitan bapak dan ibu di bidang dunia usaha, perijinan serta kesulitan di bagian eksekutif serta yudikatif”

Tri Gamarefa, Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah VIII.

MANADO, publikreport.com – Guna mengakselerasi pencegahan korupsi khususnya di sektor bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi (KADAK) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan permasalahan utama yang di Sulut.

Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah VIII, Tri Gamarefa menjelaskan kehadiran mereka kali ini untuk mengundang seluruh pelaku usaha serta mencegah terjadinya korupsi dan melakukan supervisi serta monitoring.

“Pertemuan ini bertujuan melancarkan apa yang menjadi kesulitan bapak dan ibu di bidang dunia usaha, perijinan serta kesulitan di bagian eksekutif serta yudikatif,” kata Tri pada pertemuan pencegahan korupsi sektor swasta yang dirangkaikan dengan pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi (KADAK) di ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, 05 Juli 2018.

BACA JUGA: Pemprov Siapkan Aplikasi Pencegahan Korupsi

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Edwin Silangen mengapresiasi KPK karena memiliki rencana aksi yang nyata sejak dua tahun lalu.

Sejalan dengan itu, Edwin mengharapkan, bagi pelaku usaha yang dibentuk dan terbentuk KADAK agar bisa menjadi titik tolak pencegahan korupsi.

“Pengalaman dimana-mana kejahatan ini tidak bisa berdiri sendiri selalu melibatkan lebih dari satu pihak,” ujarnya.

BACA JUGA: Pejabat Tomohon Harus Jujur dan Komitmen pada Pencegahan dan Pemberantasan KKN

Untuk itu, Edwin mengingatkan, dua titik rawan sebagaimana himbauan KPK yang harus diperhatikan. Titik rawan tersebut mencakup yang berhubungan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkaitan dengan proses perijinan dan proses pengadaan barang dan jasa.

KPK kemudian menyerahkan modul integritas bisnis dan board game kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulut.

BACA JUGA: KPK: Masih Ada Kelemahan Pengelolaan APBD

 

VERONICA DSK

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Sulut Siap Ikut Lomba Sekolah Sehat

Read Next

Realisasi Anggaran Minim, Bupati Warning Jajarannya

Leave a Reply