Lima Kabupaten di Sulut Terima SK Perhutanan Sosial dan SK TORA

Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey, Kamis 07 Januari 2021, menyerahkan 15 SK Perhutanan Sosial kepada 15 orang masyarakat dari Kabupaten Minahasa, Minsel) dan Mitra. Juga diserahkan 4 SK TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) kepada perwakilan dan 15 orang yang berasal dari Kabupaten Minsel, Mitra, Bolsel dan Boltim.

Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey, Kamis 07 Januari 2021, menyerahkan 15 SK Perhutanan Sosial kepada 15 orang masyarakat dari Kabupaten Minahasa, Minsel) dan Mitra. Juga diserahkan 4 SK TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) kepada perwakilan dan 15 orang yang berasal dari Kabupaten Minsel, Mitra, Bolsel dan Boltim.

INGIN BERITA DIBACAKAN: https://publikreport.com

MANADO, publikreport.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, menyerahkan 15 SK Perhutanan Sosial kepada 15 orang masyarakat dari Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra). Juga diserahkan 4 SK TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) kepada perwakilan dan 15 orang yang berasal dari Kabupaten Minsel, Mitra, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Penyerahan SK yang berlangsung di Kantor Guberur Sulut ini dalam rangkaian kegiatan penyerahan SK Hutan Sosial, Hutan Adat dan SK TORA secara virtual yang dipimpin langsung Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Kamis 07 Januari 2021.

Presiden RI, Jokowi Serahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial se-Indonesia

Dalam kegiatan tersebut, Jokowi menyerahkan sebanyak 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Luasnya 3.442.000 hektare.

“Insyaallah ini akan bermanfaat bagi kurang lebih 651.000 KK (Kepala Keluarga),” ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual diikuti gubernur dan penerima SK se-Indonesia.

Selain itu juga diserahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektare dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.


@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan SK Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Se-Indonesia, Kamis 07 Januari 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Sejak lima tahun yang lalu, Jokowi mengatakan, pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap redistribusi aset, karena hal tersebut terkait dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di perdesaan dan di lingkungan sekitar hutan.

“Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria,” ujarnya.

Redistribusi aset juga menjadi jawaban atas sengketa agraria yang marak terjadi.

“Ini menjadi salah satu jawaban atas sengketa-sengketa agraria yang ada, baik itu antara masyarakat dengan perusahaan atau antar masyarakat dengan pemerintah,” jelasnya.

Berikut data penyerahan SK Hutan Sosial per provinsi yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebanyak 41 SK, seluas 7.888,02 hektare bagi 3.053 KK; Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 77 SK seluas 34.771,16 hektare bagi 17.478 KK; Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebanyak 277 SK, seluas 130.214,81 hektare bagi 84.394 KK; Provinsi Banten sebanyak 28 SK seluas 18.102,40 hektare bagi 10.221 KK.

Provinsi Aceh sebanyak 35 SK, seluas 189.815,56 hektar, bagi 8.481 KK; Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 113 SK, seluas 55.013,75 hektare, bagi 13.257 KK; Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 126 SK, seluas 187.297,45 hektare, bagi 107.891 KK; Provinsi Riau sebanyak 31 SK, seluas 447.091,82 hektare, bagi 4.128 KK.

Provinsi Jambi sebanyak 64 SK, seluas 32.500,92 hektare, bagi 9.424 KK; Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 58 SK, seluas 26.478,36 hektare, bagi 6.647 KK; Provinsi Bengkulu sebanyak 44 SK, seluas 32.710,47 hektare, bagi 6.588 KK; Provinsi Lampung sebanyak 144 SK, seluas 78.824,38 hektare, bagi 37.728 KK.

Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 23 SK, seluas 11.165 hektare, bagi 1.290 KK; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 95 SK, seluas 34.371,83 hektare, bagi 7.118 KK; Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebanyak 134 SK, seluas 527.433,54 hektare, bagi 61.215 KK; Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 102 SK, seluas 11.165 hektare, bagi 13.324 KK;

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 153 SK, seluas 205.795,81 hektare, bagi 18.293 KK; Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebanyak 45 SK, seluas 176.867,24 hektare, bagi 10.456 KK; Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebanyak 40 SK, seluas 463.341,17 hektar, bagi 9.321 KK; Provinsi Gorontalo sebanyak 62 SK, seluas 16.012 hektare, bagi 9.357 KK.

Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 81 SK, seluas 35.118,76 hektare, bagi 3.905 KK; Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 227 SK, seluas 276.571,72 hektare, bagi 36.469 KK; Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebanyak 110 SK, seluas 186.100,60 hektare, bagi 21.590 KK; dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebanyak 132 SK, seluas 76.273,30 hektare, bagi 21.590 KK. Provinsi Sulut sebanyak 49 SK, seluas 9.000,34 hektare, bagi 2.052 KK;

Provinsi Bali sebanyak 79 SK, seluas 15,261.29 hektare bagi 55,364 KK; Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 91 SK, seluas 14.830,41 hektare, bagi 10.273 KK; Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 158 SK, seluas 41.327,25 hektare, bagi 14.675 KK.

Provinsi Maluku sebanyak 115 SK, seluas 184.382,72 hektare, bagi 24.270 KK; Provinsi Maluku Utara (Malut) sebanyak 102 SK, seluas 129.636,83 hektare, bagi 21.517 KK; Provinsi Papua Barat sebanyak 60 SK, seluas 64.686,19 hektare, bagi 7.244 KK; dan Provinsi Papua sebanyak 33 SK, seluas 81.063,69 hektare, bagi 3.041 KK.

Juga diserahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.526 hektare di 11 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Sumatera Barat (Sumbar), Jambi, Jawa Tengah (Jateng), Banten, Bali, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Maluku.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Tips Saat Travelling Sendirian

Read Next

Pilkada Usai, Saatnya untuk Ekonomi Hijau Berkelanjutan