Indikator Makro Ekonomi Diklaim Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bersama sejumlah pejabat menyampaikan keterangan pers di BICC, Nusa Dua, Bali, Senin, 08 Oktober 2018.

Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan berada pada level satu digit 9,82 persen. Angka kemiskinan tahun 2014 10,96 persen, 11,13 persen (2015), 10,7 persen (2016), 10,12 persen (2017) dan 9,82 persen (Maret 2018). Turunnya angka kemiskinan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang konsisten, rasio gini pada level 0,389.

JAKARTA, publikreport.com – Meski menghadapi ketidakpastian global, dengan kerja keras dan kebijakan yang konsisten, indikator makro ekonomi tetap terjaga dan terus menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Pencapaian ini adalah bukti komitmen kuat pemerintah pada pembangunan Indonesia yang menyeluruh dan adil.

“Pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5 persen dan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) pada Forum Merdeka Barat di gedung Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa, 23 Oktober 2018.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sri Mulyani memaparkan, pertumbuhan ekonomi 5,02 persen pada 2014, 4,88 persen (2015), 5,03 persen (2016), 5,07 persen (2017) dan 5,17 persen (Semester I 2018)

Angka pengangguran terus menurun mencapai 5,13 persen, dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Tingkat pengangguran pada 2014 5,94 persen, 6,18 persen (2015), 5,61 persen (2016), 5,5 persen (2017) dan 5,13 persen (Februari 2018).

Tingkat inflasi berada di kisaran 3 persen yang menjaga daya beli masyarakat dan memberi ruang bagi dunia usaha. Tingkat inflasi tahun 2014 8,36 persen, 3,35 persen (2015), 3,02 persen (2016), 3,61 persen (2017) dan 2,88 persen (Seprember 2018).

Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan berada pada level satu digit 9,82 persen. Angka kemiskinan tahun 2014 10,96 persen, 11,13 persen (2015), 10,7 persen (2016), 10,12 persen (2017) dan 9,82 persen (Maret 2018). Turunnya angka kemiskinan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang konsisten, rasio gini pada level 0,389.

Pengelolaan keuangan negara, menurut Sri Mulyani, dilakukan dengan hati-hati. Defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Utang pemerintah dikelola untuk mendukung pembangunan program prioritas dan sektor produktif.

Pemerintah bersama otoritas moneter, Sri Mulyani menjelaskan, mengambil langkah-langkah strategis, terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.

 

DORANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Pemerintah Terus Kembangkan Sumber Ekonomi Baru

Read Next

Kapolda: Jangan Gunakan Koneksi

Leave a Reply