Ini Bunyi Deklarasi Netralitas ASN di Pilkada 2020

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN: Klik:

“Tidak dipengaruhi oleh kedekatan ASN dengan penguasa ataupun tokoh berpengaruh”

Ma’ruf Amin, Wapres RI.

MANADO, publikreport.com – Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Rabu 07 Oktober 2020, ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Agus Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Edwin Silangen, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Provinsi Sulut, Zainudin Hilimi, Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov), Gammy Kawatu dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Femmy Suluh.

Berikut bunyi Deklarasi Netralitas ASN di Pilkada 2020:

  1. Menjaga dan menegakkan prinsip Netralitas ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
  2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN, dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
  3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
  4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian deklarasi ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan Netralitas ASN yang bermartabat, beretika, dan demokratis, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

BACA JUGA: Pilkada. Pemerintah Terbitkan SKB Netralitas ASN

Sebelumnya dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Rabu 07 Oktober 2020 mengatakan, pemerintah akan mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi pengawas terdepan dalam mengawal netralitas ASN dalam kerangka sistem merit di seluruh instandi pemerintah. Tujuannya guna mewujudkan percepatan reformasi birokrasi Indonesia menuju ASN dan birokrasi kelas dunia. ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas birokrasi.

KASN, Ma’ruf menekankan, agar terus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi yang baik dan kerja kolaboratif dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta pemerintah daerah (pemda).

“Saya juga minta agar KASN secara konsisten meningkatkan kapasitasnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ma’ruf menyatakan, kelembagaannya harus didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima dalam seluruh simpul tugas pengawasan KASN.

“Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sarana pendukung yang penting untuk menghadapi perubahan yang dinamis,” katanya.

Terkait netralitas, Ma’ruf menjelaskan, merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.

“Netralitas harus dilakukan oleh seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi, yang apabila terjadi maka akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance),” jelasnya.

BACA JUGA: Birokrat Wajib Netral di Pilkada

Netralitas, Ma’ruf menegaskan, adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, baik pribadi, kelompok atau golongan.

“Upaya yang sangat penting dan menentukan ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pejabat negara, pejabat pemerintah, pimpinan birokrasi, baik sipil maupun non sipil, di pusat maupun daerah, tidak mendukung dan turut serta menjaganya. Demikian pula peran masyarakat, khususnya media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangatlah sentral dalam mengawal upaya bersama yang sangat menentukan kualitas pemerintahan dan demokrasi kita,” paparnya.

BACA JUGA: Pilkada. Sejumlah Perangkat Kelurahan Mulai Merasa Terintimidasi

Menjaga netralitas ASN, Ma’ruf meyakini, akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. Manfaatnya antara lain yang pertama, bagi kepala daerah. Target-target kinerja pemerintahan akan tercapai dengan baik karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak dilibatkan dalam aktivitas politik. Kedua, bagi birokrasi. Netralitas ASN akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem merit serta membuat birokrasi menjadi independen, transparan, dan akuntabel.

Ketiga, bagi Pegawai ASN. Pengembangan karir akan lebih terbuka dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja.

“Tidak dipengaruhi oleh kedekatan ASN dengan penguasa ataupun tokoh berpengaruh,” jelasnya.

Keempat, bagi masyarakat. Netralitas yang dilakukan oleh pegawai ASN akan menghasilkan kohesi sosial yang tinggi dengan masyarakat.

“Kepercayaan masyarakat pun akan meningkat karena dilayani dan diperlakukan dengan adil,” bebernya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Diduga Terlibat Pencurian dengan Gibo Cs, Remaja Ini Ditangkap Polisi

Read Next

Tentang Harga Swab dan Test RT PCR