PUBLIKREPORT.com

Ini Target Pemprov Sulut di 2018

Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey menyerahkan DIPA kepada kabupaten/kota se-Sulut dan penandatangan perjanjian kerjasama integrasi Jamkesda kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Selasa 12 Desember 2017.

MANADO, publikreport.com – Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah 6,2 persen, laju inflasi provinsi 5 persen, pendapatan perkapita 37 juta/kapita, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berada pada 70,8, indeks gini 0,39, tingkat kemiskinan 8,2 persen dan tingkat pengangguran 6,75 persen.

Hal ini dipaparkan, Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey pada penandatanganan perjanjian kerjasama integrasi Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) kabupaten/kota dengan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) Kesehatan dan menyerahkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2018 kepada kabupaten/kota se-Sulut di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa 12 Desember 2017.

“DIPA sudah diterima. Saya berharap di TA 2018 bersama-sama memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan perkapita, IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran,” harap Olly.

BACA JUGA: Tol Manado-Bitung Tingkatkan Pengembangan Wilayah

Agar harapan ini tercapai, Olly mengatakan, semua harus memperbaiki kualitas anggaran, pimpinan daerah harus mengerti manajemen keuangan dan harus memperkuat sinkronisasi  keterpaduan dan sinergitas antar kegiatan. Melakukan perencanaan dan anggaran yang fokus serta penggunaan anggaran tidak diarahkan pada banyaknya  kegiatan pendukung tapi arahkan pada kegiatan inti, hingga hasil fisiknya nampak.

“Lakukan efisiensi belanja operasional, belanja pegawai, perjalanan dinas, honor kegiatan dan rapat-rapat,” imbau Olly.

Dengan mengimplementasikan berbagai hal positif tersebut, Olly mengatakan, tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di bumi Nyiur Melambai akan tercapai dengan tekad bersama.

BACA JUGA: Menteri Asman Sindir, Masih Ada Sarjana Agama Jadi Kepala Dinas Perhubungan

Terkait keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) terkait meningkatkan kualitas peserta, sehingga diadakan perjanjian kerjasama integrasi Jamkesda pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan.

“Saya minta bupati/walikota, agar segera mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2017 untuk secepatnya memastikan pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan,” jelas Olly.

BACA JUGA: Birokrasi Tak Boleh Terperangkap Jerat Pebisnis

 

ALFIAN TEDDY

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Terkait Penilaian Ombudsman, Pemprov Sulut Akan Introspeksi

Read Next

Umat Muslim Nyanyikan Lagu Rohani di Christmas Festival

Leave a Reply