Jokowi: Jangan Minta Dilayani

Ilustrasi investor.

“…..memberikan pelayanan yang baik kepada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi dan jalan keluar. Dari tadi yang sudah saya sampaikan, dampingi mereka sampai terealisasi. Kita jangan kaya pejabat minta dilayani, kita melayani, dah”

Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI.

JAKARTA, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kementerian yang berkaitan dengan investasi, tidak hanya di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) saja, Pertanian, Perindustrian dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), serta kementerian yang lain agar membuka pintu perusahaan-perusahaan yang sudah masuk tapi belum realisasi. Juga dimintanya agar dalam seminggu ini diinventarisir dan disampaikan kepadanya, problem apa? Misalnya petrochemical yang dari Taiwan, misalnya problem masalah tanah dengan Pertamina, padahal investasinya gede banget, lalu Aramco nggak mau masuk-masuk karena apa dari Saudi, semuanya akan dicek satu per satu listnya. Sehingga betul-betul mereka merasa dilayani.

Jadi tolong juga menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik kepada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi dan jalan keluar. Dari tadi yang sudah saya sampaikan, dampingi mereka sampai terealisasi. Kita jangan kaya pejabat minta dilayani, kita melayani, dah,” tegas Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 04 September 2019, sore.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, jalan yang paling cepat dalam mengantisipasi terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan resesi adalah yang berkaitan dengan Foreign Direct Investment (FDI).

Kuncinya hanya ada di situ, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Kuncinya hanya ada di situ,” ujarnya.

Seluruh kementerian yang berkaitan dengan ekonomi, Jokowi menyerukan, menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat, aturan-aturan yang menghambat, regulasi-regulasi yang memperlambat, regulasi-regulasi yang membuat lamban.

Seminggu lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat itu,” tegasnya, seraya mencontohkan, dari 33 perusahaan yang dua bulan lalu keluar dari Tiongkok, 23 memilih di Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand dan Kamboja. “Nggak ada yang ke kita,” tegasnya.

Dari 33 tadi, sekali lagi 33 perusahaan yang di Tiongkok yang keluar, saya ulang, 23 ke Vietnam 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digarisbawahi,” pesannya. “Berarti kita memiliki persoalan yang harus diselesaikan,” sambungnya.

Setelah dilihat lebih detail lagi, Jokowi mengatakan, kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya. Di sini bisa bertahun-tahun. “Penyebabnya hanya itu nggak ada yang lain,” katanya.

Contoh lain, Jokowi melanjutkan, pada tahun 2017, ada 73 perusahaan Jepang memilih relokasi. Pilihan relokasinya 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia.

Sekali lagi, Jokowi menegaskan, masalah itu ada diinternal.

Ada kunci kita keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu, ada disitu. Dan kemungkinan kita bisa memayungi kita dari kemungkinan resesi global yang semakin besar juga ada di situ,” bebernya.

 

DORANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Tambang Emas Bakan Ditertibkan

Read Next

Dindukcapil Minut: Tinggal 7,4 Persen yang Belum Lakukan Perekaman KTP-el

Leave a Reply