Ilustrasi.

Jokowi: Kursi Menteri Tak Ada Jatah-jatahan

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif Presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak begitu, bukan penjatahan, normal saja”
Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI.

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sejak awal pembentukan kabinetnya termasuk hingga saat ini tidak ada istilah jatah-jatahan kursi menteri untuk partai politik (parpol) pendukungnya. Semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri, atau menteri apa? Enggak pernah,” tegas Jokowi dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Namun demikian, Jokowi menilai wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan kursi menteri yang lebih banyak.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif Presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat. Ya enggak begitu, bukan penjatahan, normal saja,” ujarnya.

Dengan cara seperti itu, menurut Jokowi, ia tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.

“Nyatanya lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen (sekretaris jenderal), semua bisa dibicarakan. Saya kira dari pengalaman tidak ada masalah,” katanya.

Jika ada parpol atau pihak manapun yang ingin bergabung dengan koalisinya, Jokowi menyatakan terbuka.

“Ya gabung saja, saya kan selalu terbuka. Siapapun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo. Kita ini kan tidak kenal oposisi murni, tidak ada. Jadi, ya kita yang paling penting komunikasi,” ungkapnya.