Kepsek Diminta Gunakan Dana BOS dengan Bijak

Ilustrasi.

Ilustrasi.

“Jadi kalau misalnya di satu sekolah memerlukan dana lebih dari 50 persen untuk membayar guru honorer yang mengajar ke rumah-rumah, diperbolehkan. Penggunaannya untuk apa saja sudah ditentukan tapi berapa besarannya yang digunakan, diserahkan ke kepala sekolah”

Hamid Muhammad, Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud.

JAKARTA, publikreport.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad yakin kepala sekolah (kepsek) sudah memahami mekanisme dan segala konsekuensinya pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Apalagi sistem pelaporan dana BOS yang terus-menerus dikembangkan kian meminimalisasi penyimpangan. Di tengah kondisi darurat, dirinya menyarankan, sebaiknya seluruh unsur sekolah bahu-membahu mengoptimalkan penggunaan dana BOS yang tepat sasaran.

“Koordinasi kami sangat ketat mulai dari kepala sekolah, dinas, dan pusat (Kemendikbud). Hal ini sudah kita lakukan sejak lama sehingga jika ada perubahan seperti sekarang, kita harus percaya kepada kepala sekolah,” jelas Hamid menjawab kekuatiran masyarakat atas penggunaan dana BOS yang tidak tepat sasaran,

Alokasi dana BOS, Hamid mengatakan, mengacu pada dua belas komponen penggunaan, dengan memperhatikan beberapa penyesuaian yang terdapat dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (BOS) Reguler.

Pengelolaan dana BOS, Hamid menegaskan, harus secara terbuka melibatkan pengelola sekolah. Dimana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya. Acuan penggunaan, Hamid melanjutkan, tetap menggunakan dua 12 komponen penggunaan dana BOS, tapi aturan alokasi untuk guru honorer disesuaikan dengan kebutuhan.

“Jadi kalau misalnya di satu sekolah memerlukan dana lebih dari 50 persen untuk membayar guru honorer yang mengajar ke rumah-rumah, diperbolehkan. Penggunaannya untuk apa saja sudah ditentukan tapi berapa besarannya yang digunakan, diserahkan ke kepala sekolah,” ujarnya.

Berikut 12 komponen pembiayaan dana BOS:

1. Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB)
2. Pengembangan perpustakaan
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
5. Administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multi media pembelajaran
10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
12. Pembayaran honor.

Sesuaikan RKAS

Kemendikbud mengimbau satuan pendidikan penerima BOS dan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan segera melakukan penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini sejalan dengan penyesuaian petunjuk teknis (juknis) dana BOS dan BOP untuk membantu sekolah menghadapi kondisi darurat akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Semua sekolah yang sudah dapat dana BOS silahkan langsung digunakan sesuai RKAS yang sudah diatur sekolah dan disetujui dinas. Saya harap sekolah segera melaksanakan dan gunakan dana tersebut sesuai peruntukkan sesuai hasil RKAS yang telah direvisi merujuk pada regulasi yang baru,” imbau Plt Dirjen PAUD Dikdasdikmen Kemendikbud, Hamid Muhammad, pada gelar wicara RRI Pro 3 yang dilakukan secara daring (dalam jaringan), di Jakarta.

Penyesuaian RKAS, menurutnya, merujuk pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan beberapa ketentuan.

Dalam Pasal 9 disebutkan pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Sementara untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman/disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya.

BACA JUGA: Mendikbud: Penggunaan Dana BOS Dibuat Fleksibel

Pencairan dana BOS dan BOP, Hamid mengatakan, langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pencairan dana BOS sampai hingga 24 April 2020 sudah mencapai 99 persen. “Sisanya sedang dalam proses verifikasi data. Mereka adalah sekolah-sekolah yang berada di timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua,” ungkapnya.

Sementara untuk BOP PAUD dan kesetaraan, Hamid menjelaskan, tahapan penyalurannya masih dilakukan dari Kemenkeu ke pemerintah daerah (pemda) kemudian ke satuan pendidikan.

“Hingga saat ini dana yang tersalurkan mencapai 48 persen, sisanya masih dalam proses,” jelas Hamid sembari menjelaskan Kemendikbud terus memfasilitasi percepatan pencairannya dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat.

BACA JUGA: Soal Dana BOS, Wagub: Jangan Salah Kelola

 

DORANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Terminal dan Pasar Naha Disemprot Disinfektan

Read Next

Pekerja Informal di Sangihe Terima Bantuan

Leave a Reply