KPK Tetapkan Oknum Anggota BPK RI Jadi Tersangka

Ilustrasi.

LJP, Komisaris Utama PT MD juga ditetapkan sebagai tersangka.

***

Terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

JAKARTA, publikreport.com – RIZ, salah satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Selain RIZ, KPK juga menetapkan LJP, Komisaris Utama PT MD, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Tersangka RIZ diduga menerima suap SGD100 ribu dari LJP terkait dengan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Sedangkan, tersangka RIZ diduga membantu LJP untuk memenangkan proyek tersebut.

Atas dugaan tersebut, sebagaimana dilansir kpk.go.id, Kamis 26 September 2019, RIZ, sebagai pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan,

Tersangka LJP, sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BACA JUGA: Warga: Kran Jarang Keluar Air

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan tertanggal 20 September 2019 pada para tersangka.

Selain itu, untuk kebutuhan penyidikan, KPK telah mengirim surat pelarangan ke luar negeri ke Imigrasi atas nama dua tersangka. Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 20 September 2019.

KPK sangat menyesalkan di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan dan penyediaan air minum, termasuk di beberapa wilayah bencana, namun sejumlah pejabat negara justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya dan menerima suap dari pihak swasta yang mengerjakan proyek SPAM ini.

BACA JUGA: Air Tidak Mengalir, Warga Ancam Unjuk Rasa

KPK juga mengidentifikasi sebaran aliran dana yang masif pada sejumlah pejabat di kementerian yang seharusnya mengurus sebaik-baiknya kepentingan dasar masyarakat ini. Dalam proses penyidikan hingga persidangan sebelumnya, sekitar 62 orang pejabat di Kementerian PUPR dan pihak lainnya telah mengakui menerima dan mengembalikan uang dengan total Rp26,74 miliar. KPK menduga masih terdapat aliran dana lain yang belum diakui oleh para pejabat di beberapa instansi terkait. Diduga sekitar Rp100 miliar dialokasikan pada sejumlah pihak.

BACA JUGA: Proyek Air Bersih DinPUPR Dikeluhkan Warga

 

DORANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Perkebunan di Tumpaan dan Tenga Terbakar

Read Next

Hanung Bramantyo Kesulitan Riset…

Leave a Reply