Masalah sedimentasi, Jokowi mengungkapkan, terjadi di semua waduk baik di Sulawesi, Jawa maupun Sumatera. JAKARTA, publikreport.com – Kalau mau menanam tanaman seperti vetiver, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyerukan, jangan seperti sekarang ribuan, tapi harus jutaan. “Berapa? 82 ribu, sudah. 50 juta, 70 juta, itu yang benar. Enggak nendang kalau hanya apa itu? Bikin 82 Read more
Proses penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang jadi rancangan penyederhanaan berbagai UU (omnibus law) dinilai tidak transparan dan khawatir mengabaikan kepentingan lingkungan dan sosial. Koalisi masyarakat sipil dan pegiat lingkungan menilai penyusunan omnibus law terburu-buru, hanya mengedepankan kepentingan pebisnis. Dari sisi pemerintah berusaha meyakinkan, kalau regulasi ini tetap mengedepankan lingkungan hidup dan sosial Read more
Julukan Wallacea sebagai sepenggal surga di Bumi, sangat tepat. Kawasan yang menyimpan keragaman hayati luar biasa ini, terus menunjukkan pesonanya. Wilayah yang meliputi ribuan pulau antara kawasan Oriental dan Australasia, yang dimasukkan dalam tiga kelompok besar ini; Sulawesi dan pulau satelitnya, Kepulauan Maluku, serta Kepulauan Nusa Tenggara, selalu menantang untuk disibak potensi besarnya. Terutama peneliti, Read more
Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) pada 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dengan periode pelaksanaan 2018-2030. Ombudsman membuat kajian soal rencana Read more
Awal sampai pertengahan Desember lalu, berbagai negara berkumpul di Madrid, Spanyol, untuk pertemuan rutin konferensi perubahan iklim (conference of parties/COP) ke-25 yang berakhir mengecewakan. Komitmen negara-negara, terutama negara maju dalam mengurangi emisi masih lemah. Berbagai kalangan di Indonesia, memberikan masukan kepada pemerintah agar beraksi serius atasi krisis iklim. ”Saya sangat kecewa dengan hasil COP25. Warga Read more
Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan total kerugian Indonesia dampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 mencapai US$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun (kurs Rp 14.000). Angka ini setara dengan 0,5% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Berdasarkan publikasi World Bank dengan judul Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ) menyebutkan, penghitungan kerugian ekonomi ini berdasarkan kebakaran hutan massif Read more
Greenpeace Internasional merilis perusahaan pemegang merek barang konsumsi ternama dunia menyumbang emisi gas rumah kaca dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Mereka memicu krisis iklim karena masih pakai sawit dari pemasok yang terbukti di lahan yang terjadi kebakaran lahan. Berdasarkan analisa Greenpeace Internasional menemukan perusahaan pemegang merek baik pedagang maupun produsen produk itu mendapatkan Read more
Konferensi Perubahan Iklim PBB (Conference of the Parties/COP) ke 25 di Madrid, Spanyol, pada 02-13 Desember 2019. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan political will dalam peningkatan aksi mitigasi perubahan iklim demi menjaga kenaikan suhu bumi pada 1,5°C, terutama keseriusan beralih dari energi fosil ke terbarukan. Erina Mursanti, Read more
Wacana pemerintah menghapus dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan cukup pakai rencana detail tata ruang (RDTR) mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Mereka menilai, wacana ini membahayakan lingkungan Indonesia. Seharusnya, amdal, IMB dan RDTR saling melengkapi dan menguatkan. Wacana ini muncul karena Read more
Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN menyampaikan wacana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk mempercepat investasi di dalam negeri. Setelah mendapat banyak pandangan pemerintah daerah dan asosiasi, Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN menyatakan, akan menyederhanakan daripada menghapuskan. Pada Hari Tata Ruang Nasional 2019 KATR/BPN menggelar diskusi bertajuk “Wacana Penghapusan Read more
