Lingkungan

Lingkungan

Aturan Ekspor Kayu Tanpa Verifikasi Legal Ancam Tata Kelola Hutan

Kementerian Perdagangan bikin aturan berpotensi merusak perbaikan tata kelola kehutanan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Lewat aturan yang akan efektif 27 Mei ini, ekspor kayu tak lagi wajib Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) alias tak perlu dokumen verifikasi legal (V-Legal). Beleid yang ditandatangani Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Read more

  • 28/03/2020
Lingkungan

Jatam dan Kiara: Pemerintah, Jangan Izinkan Perusahaan Buang Tailing ke Laut

Awal Maret lalu, Purbaya Yudhi Sadewa, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim), mengundang sejumlah lembaga pemerintahan pusat dan daerah rapat koordinasi terkait perizinan penempatan tailing bawah laut (deep sea tailing placement/DPST). Rapat ini menindaklanjuti pengajuan beberapa perusahaan hidrometalurgi di Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Read more

  • 14/03/2020
Lingkungan

KKP Lindungi Penuh Spesies Karang Bambu Laut, Kenapa?

Penetapan moratorium atau perlindungan terbatas untuk Bambu Laut (Isis hippuris) selama lima tahun pada 2014 hingga 2019, ternyata dinilai masih belum efektif untuk mencegah terjadinya penurunan populasi biota laut tersebut. Selama kurun waktu itu, Bambu Laut masih banyak dieksploitasi untuk memenuhi permintaan dari pasar dunia yang sangat tinggi. Padahal selama lima tahun itu, Bambu Laut Read more

  • 07/03/2020
LingkunganNasional

Penanaman, Jokowi: Harus Jutaan Bukan Ribuan

Masalah sedimentasi, Jokowi mengungkapkan, terjadi di semua waduk baik di Sulawesi, Jawa maupun Sumatera. JAKARTA, publikreport.com – Kalau mau menanam tanaman seperti vetiver, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyerukan, jangan seperti sekarang ribuan, tapi harus jutaan. “Berapa? 82 ribu, sudah. 50 juta, 70 juta, itu yang benar. Enggak nendang kalau hanya apa itu? Bikin 82 Read more

  • 16/02/2020
Lingkungan

Menyoal Omnibus Law, Jangan Hanya Pentingkan Urusan Pengusaha

Proses penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang jadi rancangan penyederhanaan berbagai UU (omnibus law) dinilai tidak transparan dan khawatir mengabaikan kepentingan lingkungan dan sosial. Koalisi masyarakat sipil dan pegiat lingkungan menilai penyusunan omnibus law terburu-buru, hanya mengedepankan kepentingan pebisnis. Dari sisi pemerintah berusaha meyakinkan, kalau regulasi ini tetap mengedepankan lingkungan hidup dan sosial Read more

  • 06/02/2020
Lingkungan

Wallacea Adalah Sepenggal Surga di Bumi

Julukan Wallacea sebagai sepenggal surga di Bumi, sangat tepat. Kawasan yang menyimpan keragaman hayati luar biasa ini, terus menunjukkan pesonanya. Wilayah yang meliputi ribuan pulau antara kawasan Oriental dan Australasia, yang dimasukkan dalam tiga kelompok besar ini; Sulawesi dan pulau satelitnya, Kepulauan Maluku, serta Kepulauan Nusa Tenggara, selalu menantang untuk disibak potensi besarnya. Terutama peneliti, Read more

  • 23/01/2020
Lingkungan

Rekomendasi Ombudsman Terkait Penghapusan Merkuri

Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) pada 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dengan periode pelaksanaan 2018-2030. Ombudsman membuat kajian soal rencana Read more

  • 10/01/2020
Lingkungan

Setelah Pertemuan Iklim di Madrid, Berikut Masukan buat Indonesia

Awal sampai pertengahan Desember lalu, berbagai negara berkumpul di Madrid, Spanyol, untuk pertemuan rutin konferensi perubahan iklim (conference of parties/COP) ke-25 yang berakhir mengecewakan. Komitmen negara-negara, terutama negara maju dalam mengurangi emisi masih lemah. Berbagai kalangan di Indonesia, memberikan masukan kepada pemerintah agar beraksi serius atasi krisis iklim. ”Saya sangat kecewa dengan hasil COP25. Warga Read more

  • 30/12/2019
Lingkungan

World Bank: Dampak Karthutla 2019, Indonesia Rugi Rp72,95 Triliun

Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan total kerugian Indonesia dampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 mencapai US$5,2 miliar atau setara Rp72,95 Triliun (kurs Rp 14.000). Angka ini setara dengan 0,5% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Berdasarkan publikasi World Bank dengan judul Indonesia Economic Quarterly Reports (IEQ) menyebutkan, penghitungan kerugian ekonomi ini berdasarkan kebakaran hutan massif Read more

  • 20/12/2019
Lingkungan

Greenpeace Sebut Perusahaan-perusahaan Ini Berkontribusi Lepas Emisi Karbon dari Karhutla Indonesia

Greenpeace Internasional merilis perusahaan pemegang merek barang konsumsi ternama dunia menyumbang emisi gas rumah kaca dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Mereka memicu krisis iklim karena masih pakai sawit dari pemasok yang terbukti di lahan yang terjadi kebakaran lahan. Berdasarkan analisa Greenpeace Internasional menemukan perusahaan pemegang merek baik pedagang maupun produsen produk itu mendapatkan Read more

  • 14/12/2019

Kantor Pusat

Jalan Toar Lingkungan 2, Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon,
Provinsi Sulawesi Utara – Indonesia.
– Hp: +62 85256585777
– WA: +62 8981656758
– Kodepos: 95442

Contact Us

Email:

  • perusahaan.publikreport@gmail.com
  • redaksi.publikreport@gmail.com
    Hp: +62 85256585777