Masyarakat Keluhkan Perubahan Rute Tol Laut

“Harus secepatnya diatasi. Dinamikan ini dapat melemahkan ekonomi”
Fentje Janis, Tokoh Masyarakat Sangihe

TAHUNA, publikreport.com – Masyarakat Sangihe menyoroti kebijakan adanya perubahan rute tol laut. Tokoh Masyarakat Sangihe, Fentje Yanis menilai program tol laut merupakan program prinsip pembangunan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun dari pinggiran termasuk konektivitas melalui infrastruktur tol laut untuk menekan kesenjangan harga.

“Adanya perubahan jalur tol laut, belum pasti juga. Kami masyarakat akhir-akhir ini belum pernah melihat adanya pelayanan tol laut di Sangihe,” kata Fentje.

Kebijakan perubahan tol laut yang juga belum pasti, Fentje sangat menyayangkannya. Menurutnya sistim sudah berjalan baik, tiba-tiba terjadi perubahan.

“Harus secepatnya diatasi. Dinamikan ini dapat melemahkan ekonomi,” ujarnya.

BACA JUGA: Kemenhub Proyeksikan Tambahan Trayek Tol Laut ke Maluku Utara

Jika sistem ini tidak ditinjau kembali, Fentje melanjutkan, akan berdampak terhadap harapan-harapan masyarakat perbatasan kepada pemerintah pusat. Terbengkalainya pelayan tol Laut dikuatirkan akan mempengaruhi sistem perekonomian terutama di Sangihe.

“Tol laut harus dilihat akan memberikan dampak positif dari segi ekonomi. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di pinggiran. Pemerintah pusat diharap dapat meninjau kembali keputusan yang membawa dampak buruk terhadap masyarakat di Kepulauan Sangihe,” tuturnya.

Terkait tol laut, diakui Fentje, masyarakat bukanlah bagian dari sistem. Tapi, pelayanan tol laut sangat diharapkan masyarakat sebagaimana tahun sebelumnya.

“Tol laut adalah visi Presiden untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sangihe,” jelasnya.

BACA JUGA: Sangihe, Sitaro,Talaud Bakal Menikmati Sembako Murah

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Feliks Gagaube mengakui adanya perubahan rute tol laut. Sebelumnya, Surabaya-Makassar-Tahuna.

“Padahal selama ini, penerapan tol berjalan normal, bahkan sangat membantu perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, terisolir, terluar dan pulau. Tol laut telah membantu disparitas harga terhadap barang pokok dan penting lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat,” bebernya.

Tol laut, Feliks menjelaskan, penerapannya khusus untuk daerah terpencil, terisolir, terluar dan pulau. Pertanyaan sekarang adalah kenapa harus berubah ke Bitung.

“Ini tidak sesuai dengan penerapannya,” ujarnya.

Perubahan jalur tol laut, Feliks melanjutkan, juga berdampak ke daerah lain, seperti Papua, maupun daerah yang tidak lagi ada tol laut.

“Pemerintah daerah sudah menyurat ke Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan sejumlah kementerian. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga telah menyampaikan hal ini kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko saat membahas masalah ini dengan Kepala PT Pelni (Persero) pusat. Kita tunggu hasilnya nanti,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Feliks berjanji, akan terus berupaya agar penerapan rute tol laut kembali pada jalur semua, yakni Surabaya-Makassar-Tahuna.