PUBLIKREPORT.com

Mereka Melayani Siapa?

Ilustrasi.

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN:

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada instansi pemerintah. Mereka mempunyai tiga fungsi utama, yakni melakukan pelayann publik, pelaksana kebijakan pemerintah dan sebagai alat pemersatu bangsa.

Sudahkah para ASN benar-benar melayani masyarakat (publik)? Atau justru mereka melayani kepala daerah?

Fenomena saat ini para pejabat dan bawahan lebih sering mengekor sang kepala daerah, dari pada turun langsung melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mereka lebih senang ‘mendampingi’ sang ‘bos’ dalam acara-acara seremonial yang diselenggarakan mereka sendiri, atau diundang oleh instansi, lembaga lainnya.

Mereka yang berbalut seragam pelayan masyarakat larut, berlomba-lomba melayani sang ‘bos’. Mungkin tidak semua, mungkin masih ada ASN yang benar-benar mau melayani publik.

Keinginan kuat mengekor sang kepala daerah, mungkin dengan harapan mendapat promosi jabatan atau tidak tidak kehilangan jabatan (nonjob). Karena sudah menjadi rahasia umum, ASN yang ingin (masih) duduk dalam suatu jabatan atau ingin dipromosikan harus dekat dengan sang ‘bos’. Tidak dekat atau jarang terlihat ‘mendampingi’ sang ‘bos’, bisa saja yang bersangkutan kemudian dicopot dari jabatannya, atau tidak mendapatkan promosi. Sang ‘bos’ dan para pembisiknya bisa beranggapan yang bersangkutan tidak loyal kepadanya. (Apalagi sang ‘bos’ biasanya berasal dari kader/ketua salah satu partai politik).

Kompetensi untuk menduduki suatu jabatan sebagaimana yang dikampanyekan selama ini, melalui seleksi jabatan (open bidding) seakan hanya jadi formalitas prosedur saja. Tidak dekat dengan sang ‘bos’, mana mungkin bisa mengikuti seleksi jabatan yang ditentukan. Kalaupun mendapat rekomendasi mengikuti seleksi jabatan, mungkin hanya menjadi ‘pajangan’/’pendamping’ dari nama lain saja untuk formalitas persyaratan yang ditetapkan.

Para ASN yang menjadi pimpinan suatu perangkat daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial yang setiap tahun dilakukan (kegiatan bimtek, workshop dan apapun namanya, tidak berubah setiap tahun. Hanya judul dan temanya saja yang berubah). Ketika melaksanakan kegiatan seremonial itu apakah di hotel, aula, balai desa, ruang rapat dan tempat lainnya, mereka akan sangat bangga jika sang ‘bos’ hadir membuka kegiatan.

Perangkat daerah pun setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk tugas keluar daerah (apakah dalam negeri atau luar negeri). Demikian halnya sang ‘bos’ tugas keluar daerah paling banyak. Bahkan ada kepala daerah yang setiap pekan berada di luar daerah. Saat ‘bertugas’ di luar daerah, apakah mendampingi sang ‘bos’ atau kegiatan sendiri, mereka dengan bangganya akan memposting jalan-jalannya ke media sosial (medsos). Apalagi jika berada di kota-kota yang berada di luar negeri.

Padahal anggaran yang dipakai tugas keluar daerah itu bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD artinya adalah uang rakyat yang merupakan instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Bukan mensejahterakan para kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran. Sebab disana-sini masyarakat masih butuh pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, fasilitas infrastruktur yang baik dan banyak lagi yang menjadi keinginan warga.

Mengutib salah satu tulisan dari Ombudsman RI:

PNS harus menjadi ‘Pelayan’ Masyarakat

Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi mimpi sebagian besar angkatan kerja di Indonesia. Namun mimpi ingin menjadi PNS tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran moral bahwa ketika kelak mereka lulus tes dan diangkat menjadi PNS maka mereka akan menjadi seorang ‘pelayan’ hingga maksimal umur yang ditentukan oleh undang-undang. Kenyataan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat atau pelayan publik masih belum bisa diterima secara utuh oleh sebagian PNS yang telah bertugas di instansi penyelenggara pelayanan publik. Mereka masih saja menganggap bahwa dirinya adalah orang yang sangat berkuasa atas jabatannya tersebut, mereka lupa pada fungsi dan tugasnya yaitu melayani masyarakat yang datang kepadanya.

Fungsi dan Tugas PNS dalam UU ASN

Salah satu fungsi ASN adalah sebagai Pelayan Publik (Pasal 10 huruf b UU ASN) dan salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas (Pasal 11 huruf b UU ASN). Dua pasal Undang-Undang (UU) ASN tersebut sebaiknya secara sadar benar-benar direnungkan dan dipahami para ASN.

Karena mereka akan membaktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat/pelayan publik ketika mereka bertugas di instansinya. Miris ketika mendengar berita masih ada oknum PNS yang meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut masih terjadi di kabupaten/kota yang jauh dari jangkauan pengawas eksternal atau media. Padahal PNS sebagai ASN diberikan gaji yang pantas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik. Tindakan pungutan liar/meminta imbalan oleh oknum PNS tersebut mencederai asas keprofesionalan yang ada di Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan asas profesionalitas yang tertuang di Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang ASN.

PNS yang bertugas sebagai pelayan publik harus memahami betul fungsi dan tugasnya yaitu sebagai pelayan publik dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, bukannya malah minta dilayani oleh masyarakat dengan meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan.

Siapa ‘Pelayan’ dan Siapa yang ‘Dilayani’?

Jika kita melihat dari kacamata Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan “pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik”. Maka, bisa dikatakan setiap pejabat adalah pelaksana pelayanan publik dan setiap pegawai (PNS) adalah pelaksana pelayanan publik. Bisa kita ambil contoh siapa pelayan dan siapa yang dilayani. Misal, setiap guru/dosen berstatus PNS adalah pelayan publik yang melayani murid/mahasiswanya di bidang pendidikan. Setiap dokter/perawat/bidan berstatus PNS adalah pelayan publik yang melayani masyarakat di bidang kesehatan. Setiap pegawai berstatus PNS di perangkat daerah/dinas/badan adalah pelayan publik yang melayani masyarakat di instansinya masing-masing. Maka, secara sederhana menjadi PNS hanyalah menjadi seorang ‘pelayan’. Pola pikir ini yang seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap PNS ketika menjalankan tugasnya.

Harapan kepada Pelayan Publik

Menjadi PNS adalah menjadi seorang ‘pelayan’, maka jangan meminta untuk dilayani ketika memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Kedepannya, setiap orang yang berstatus sebagai PNS diharapkan bisa menyadari bahwa dirinya adalah seorang pelayan publik, jika kesadaran tersebut sudah muncul di setiap PNS, harapan tentang integritas dan moralitas PNS yang semakin baik akan terwujud. Juga cita-cita pemberantasan korupsi akan segera tercapai. ***

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

CPNS 2019, Ombudsman Bentuk Tim Pengawas

Read Next

Enam Tokoh Bangsa Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional

Leave a Reply