Breaking News :

Pandemi Covid-19, Kontestan Pilkada Harus …

Ilustrasi.

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN:

“Pertama, bakal calon pasangan harus melakukan tes PCR dan dilarang melakukan kontak fisik selama proses seleksi”

Wiku Adisasmito, Jubir Satgas Penanganan Covid-19.

JAKARTA, publikreport.com – Selama mengikuti proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), Wiku Adisasmito menegaskan, para kontestan Pilkada harus menerapkan Implementasi Protokol Kesehatan dengan Ketat Menuju Pemilihan Serentak Lanjutan yang Aman Covid-19.

“Pertama, bakal calon pasangan harus melakukan tes PCR (polymerase chain reaction) dan dilarang melakukan kontak fisik selama proses seleksi,” ungkap Wiku, Kamis 10 September 2020.

Kedua, metode kampanye yang diperbolehkan diantaranya, melakukan pertemuan terbatas maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 meter. Juga disarankan menggunakan media online, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilaksanakan di studio lembaga penyiaran, maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 meter.

Untuk bahan kampanye disarankan berbentuk alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, face Shield atau hand sanitizer maupun kegiatan lain yang diperbolehkan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan protokol ketat dan berkoordinasi dengan satgas daerah,

“Kami mohon agar seluruh aparat penyelenggara, KPU (Komisi Pemilihan Umum), KPU daerah, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Bawaslu daerah, seluruhnya, pemerintah daerah (pemda) melalui Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) betul-betul bisa mengakkan kedisiplinan protokol kesehatan. Karena ini pesta demokrasi yang harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi malapetaka terkait Covid-19,” tegasnya.

Di tingkat pusat, Wiku mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak beberapa kementerian/lembaga telah berkoordinasi seperti Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), TNI-Polri (Tentara Nasional Indonesia) untuk penegakan protokol. Sedangkan KPU akan mempersiapkan dan memimpin implementasi tahapan kegiatan Pilkada yang memperhatikan penegakan protokol kesehatan.

Sedangkan Bawaslu akan menyusun standar tata laksana pengawasan terhadap penyelenggaraan yang inklusif memasukkan peraturan protokol kesehatan serta pemerintah daerah menciptakan kondusivitas selama pelaksanaan.

Para kontestan Pilkada, Wiku menyatakan, harus mengikuti aturan yang ada. Jika ingin melakukan jenis kampanye diluar aturan, diharuskan berkoordinasi dengan satgas daerah atau dinas kesehatan atau puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) setempat.

“Karena ini pasti memiliki risiko, pemerintah sudah melihat beberapa pelanggaran yang terjadi selama ini, dan kami mohon ke depan betul-betul anggota masyarakat dan kontestan tertib melaksanakan ini,” tegasnya.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat dalam peta zona risiko, ada 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Ada 45 kabupaten/kota atau 14,56 persen masuk dalam zona merah (tinggi) yang tersebar pada 14 provinsi yang menjalankan Pilkada serentak.

Rincian daerah zona merah itu di antaranya Sumatera Utara (5), Sumatera Barat (4), Riau (4), Kepulauan Riau (2), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Bali (6), Sulawesi Selatan (1), Sulawesi Utara (1), Kalimantan Selatan (6), Kalimantan Tengah (4) dan Kalimantan Timur (5).

Lalu ada 152 kabupaten/kota atau 49,19 persen masuk zona oranye (sedang) dan ada 72 kabupaten/kota atau 23,30 persen daerah zona kuning. Sementara pada zona hijau di antaranya tidak ada kasus baru 26 kabupaten/kota atau 8,41 persen dan tidak terdampak 14 kabupten/kota atau 4,53 persen.

Luncurkan Operasi Yustisi

Pemerintah mencanangkan Operasi Yustisi yang diawali dengan pembagian 34.355.019 masker secara serentak, untuk membudayakan dan memperketat disiplin protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di 270 kabupaten/kota.

“Operasi Yustisi ini merupakan langkah sangat penting dalam penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu kunci utama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Komite bekerja sama dengan TNI-Polri, KPU, Bawaslu bersama pemerintah daerah akan memastikan 83 ribu titik kelurahan dan desa di seluruh Indonesia menerapkan protokol kesehatan memakai masker dan menjaga jarak secara disiplin,” tegas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) serta Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Erick Thohir pada pembukaan Pencanangan kegiatan Pembagian Masker Serentak, Kampanye Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan Dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat, Kamis 10 September 2020, Jakarta.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono menjelaskan melalui Operasi Yustisi polisi akan terlibat langsung dalam penindakan masyarakat yang tidak disiplin dalam menggunakan masker.

“Polisi, TNI, Satpol PP, kejaksaan, hakim akan bekerja sama melakukan operasi pagi, siang, malam dan menerapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang tidak disiplin, namun tetap dengan cara-cara humanis,” tegasnya.

Pencanangan kegiatan Pembagian Masker Serentak, Kampanye Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan Dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat, Kamis 10 September 2020, di Mapolda Metro Jaya, Provinsi DKI Jakarta.

Mengawali Operasi Yustisi, sebanyak 5 juta masker akan dibagikan oleh Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta. Selanjutnya pembagian masker akan dilakukan di berbagai provinsi, mulai dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, hingga Bali, Maluku, dan Papua.

Gatot mengharapkan Operasi Yustisi bisa menjadi simpul sinergi, tekad kebersamaan dan kolaborasi yang kuat terkait komponen kebersamaan dan kolaborasi yang kuat untuk menggaungkan disiplin masyarakat memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

“Juga sebagai semangat kita untuk mewujudkan budaya baru dan gaya hidup masyarakat di era new normal ini,” ujarnya.

Soal kedisiplinan, Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), KH Said Aqil Sirad mengatakan NU siap membantu pemerintah bekerja sama memberikan peringatan kepada warga NU agar disiplin, memakai masker, menghentikan kegiatan yang melibatkan orang banyak.

“Bahkan ini sudah dilakukan sebenarnya. Kami sudah punya 222 ribu titik satgas, bahkan kami telah menyalurkan bantuan 19 kontainer yang diterima oleh 60 juta warga NU,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengakui penyelenggaraan Pilkada serentak selagi memerangi penyebaran Virus Covid-19 menjadi tantangan besar. Ia mengapresiasi kampanye TNI Polri dalam menegakkan disiplin masyarakat menjaga jarak dan menjauhi kerumunan untuk memerangi Covid-19 sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang aman, damai, sehat dan selamat.

0 Reviews

Write a Review