Pembukaan Sekolah di Masa Transisi dan New Normal

ilustrasi.

Ilustrasi.

Untuk zona hijau yang ingin membuka sekolah harus bertahap dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai sekolah kita menjadi pusat pandemi baru, kalau ini (pembukaan pembelajaran tatap muka) tidak hati-hati”

JAKARTA, publikreport.com – Daerah yang berstatus zona kuning, orange dan merah, satuan pendidikan dilarang pemerintah melakukan pembelajaran tatap muka dan melanjutkan belajar dari rumah. Enam persen sisanya adalah peserta didik yang berada di zona hijau dan boleh melakukan sistem pembelajaran dengan tatap muka di sekolah yang dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis.

Untuk melaksanakan pembukaan sekolah pada masa transisi dan kebiasaan baru (new normal), menurut Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, pemerintah daerah (pemda) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) daerah setempat terus melakukan koordinasi. Satuan pendidikan di zona hijau wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah melakukan sistem pembelajaran tatap muka apabila level daerah tersebut naik menjadi zona kuning, orange atau merah.

Jika pada minggu pertama dilakukan pembelajaran tatap muka ternyata berdasarkan hasil kajian pada minggu kedua dan ketiga terdapat peningkatan jumlah korban Covid-19, maka langsung ditutup pembelajaran tatap mukanya. Pemda dan Gugus Tugas setempat harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap perkembangan Covid di zona hijau di saat sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka,” jelas Chatarina saat menjadi narasumber pada dikusi pendidikan dan kebudayaan di Jakarta, pekan lalu.

Sebelum pembelajaran tatap muka di sekolah pada wilayah zona hijau dilaksanakan, Chatarina mengingatkan, penting bagi para pemangku kebijakan mengetahui langkah-langkah yang harus dipersiapkan.

Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terdapat 92 kabupaten/kota berada pada zona hijau.

Dalam kesempatan ini, Chatarina menguraikan tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam masa persiapan dan masa pembukaan satuan pendidikan.

Terdapat lima tahap tugas dan wewenang pemerintah daerah pada masa persiapan pembukaan satuan pendidikan.

Pertama, memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau Education Management Informaton System (EMIS) Kementerian Agama (Kemenang).

Kedua, menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar periksa kesiapan.

Ketiga, menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan.

Keempat, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Kelima, memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidik dan pendidik.

Selanjutnya, terdapat empat tugas dan wewenang Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota pada masa pembukaan satuan pendidikan.

Pertama memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada satuan pendidikan.

Kedua, menginformasikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketiga, memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan.

Keempat, memberi rekomendasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan pemerintah daerah pada semua zona tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepala satuan pendidikannya menyatakan belum siap.

Untuk zona hijau yang ingin membuka sekolah harus bertahap dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai sekolah kita menjadi pusat pandemi baru, kalau ini (pembukaan pembelajaran tatap muka) tidak hati-hati,” pesannya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mendukung upaya Kemendikbud yang menunjukkan kehati-hatian dalam mempersiapkan pembukaan sekolah secara tatap muka di zona hijau. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menekankan kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan setelah melewati analisa yang komprehensif sehingga resiko yang akan timbul dapat diantisipasi.

Ini butuh kerja sama semua komponen pusat dan daerah. Gugus tugas akan memberikan informasi kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota sehingga perkembangan Covid-19 di daerah akan terus dipantau. Begitu pun aturan dalam menilai kriteria warna telah merujuk WHO (World Healt Organization) dan sudah disetujui oleh perwakilan seluruh provinsi, dinas kesehatan, dan Kemenkes, yaitu berdasarkan tingkat epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan,” terangnya saat berbicara pada Webinar Pengumuman Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19), di Jakarta, pekan lalu.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Subowo mengimbau agar pemerintah daerah dan satuan pendidikan terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas setempat untuk memperhatikan proses pembelajaran di zona tersebut.

Kolaborasi dari semua pihak menjadi kata-kata penting untuk diperhatikan. Kami minta seluruh komponen masyarakat formal, non formal untuk bekerja sama memonitoring proses belajar mengajar. Kami minta Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), UKS (Unit Kesehatan Sekolah), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Dharmawanita, serta bekerja sama dengan seluruh relawan yang sudah terdaftar di sektor pendidikan. Kami akan membuka hotline di Kemendagri sehingga persoalan yang menjadi kewenangan pemda mendapat respon cepat dan pembelajaran tidak terganggu,” ujarnya.

Pemerintah daerah, Eko mengajak, segera melakukan simulasi pembukaan pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan agar daerah semakin siap menuju kondisi kenormalan baru.

Pemda harus adaptif. Kebiasaan baru ini menjadi pegangan utama, kami akan keluarkan juknis (petunjuk teknis) yang diperlukan pemda untuk memperlancar proses tersebut,” katanya. DORANG

[ajax_load_more post_type=”post” pause=”true” scroll=”false” button_label=”Berita lainnya … (Klik)”]

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Aparatur Negara dan Kompetensi Kepemimpinan Digital

Read Next

Iptu Febry Jabat Kasat Lantas Polres Sangihe