PUBLIKREPORT.com

Pendaftaran dan Pendataan Tanah di Pulau Lembeh

Sebanyak 3.000 bidang tanah yang terdiri dari 1.500 di Lembeh Selatan dan 1.500 di Lembeh Utara, menurut Maximilikan akan disertifikat, tanpa dipungut biaya sepesepun, karena sudah ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BITUNG, publikreport.com – Walikota Bitung, Maximilian Jonas Lomban mengatakan, untuk mendukung program reforma agraria, Pemerintah Kota Bitung telah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan proses pensertifikatan tanah di Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Sertifikat tanah ini terutama bagi fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan permukiman, sebagaimana amanat pasal 19 Undang-Undang (UU) Pokok Agraria, dimana seluruh tanah yang ada di Indonesia harus didaftarkan.

Tahun ini (2019), kami bersama BPN Kota Bitung akan melakukan pendaftaran dan pendataan untuk proses pensertifikatan tanah khusus pemukiman dan fasilitas umum di Pulau lembeh,” kata Maximilian.

BACA JUGA: Likupang dan Pulau Lembeh Disiapkan Jadi Destinasi Wisata Kelas Dunia

Sebanyak 3.000 bidang tanah yang terdiri dari 1.500 di Lembeh Selatan dan 1.500 di Lembeh Utara, menurut Maximilikan akan disertifikat, tanpa dipungut biaya sepesepun, karena sudah ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jika masih ada yang belum terakomodir akan kami lakukan lagi pada tahap berikutnya sampai seluruh tanah, khususnya permukiman dan fasilitas umum di Lembeh bersertifikat semua,” tegasnya.

BACA JUGA: Bertahun-tahun Warga Minahasa Tak Kunjung Terima Sertifikat Tanah

Seluruh lurah di Pulau Lembeh, Maximilian menyatakan telah diperintahkannya segera melakukan pendataan dan seluruh data harus secepatnya dilaporkan.

Saya tunggu paling lambat tanggal 11 (Juni 2019) setelah libur cuti bersama bulan depan. Saya ingatkan juga bagi masyarakat Lembeh yang belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) segera lakukan pengurusan, karena proses pensertifikatan tanah ini akan diprioritaskan bagi mereka yang sudah memiliki KTP,” ujarnya.

BACA JUGA: Tanah Eks Onderneming di Ranotongkor ‘Diperdagangkan’?

Kepala Kantor BPN Kota Bitung, Hendro Robertus Motulo mengatakan, saat ini proses pensertifikatan tanah di Pulau Lembeh hanya dikhususkan untuk permukiman dan fasilitas umum.

Untuk perkebunan takutnya menjadi bagian daripada ahli waris. Tetapi kalau sudah ada rumah atau fasilitas umum seperti sekolah tempat ibadah dan lain-lain sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 170 tahun 1980, dimana masyarakat yang menempati tanah tersebut perlu dilindungi selama tanah itu bukan tanah perkebunan (kebun),” jelasnya.

Program Walikota Bitung, terkait pensertifikatan tanah di Pulau Lembeh, Hendro menyatakan didukungnya penuh.

BACA JUGA: Cina Bakal Bangun Bandara di Pulau Lembeh, Sulut

 

ALFIAN TEDDY

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Tokoh Masyarakat Tomohon Apresiasi Polri dan TNI

Read Next

Dua Pelaku Penganiayaan di Paslaten 1 Diringkus Totozik

Leave a Reply