Penerimaan Siswa Baru Secara Daring dan Luring

Ilustrasi.

Ilustrasi.

“Tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat. Harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan”

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendornong pemerintah daerah (pemda) menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 secara online/daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan). Hal ini guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Mekanisme PPDB secara daring maupun luring ini, pemerintah daerah dan sekolah diminta dapat merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan daalm Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

“PPDB tetap dilakukan, tetapi kita dorong secara daring. Kalau tidak bisa secara daring, maka bisa secara kehadiran,” kata Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, pada suatu acara secara daring di Jakarta, Kamis 28 Mei 2020.

Bagi sekolah yang melaksanaan PPDB secara luring, Kemendikbud mewajibkan sekolah untuk memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar mengikuti protokol kesehatan salah satunya para calon peserta didik wajib menggunakan masker.

“Tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat. Harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan,” tegas Chatarina.

Dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, Chatarina mengatakan, juga disebutkan PPDB pada jalur prestasi dapat dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi nilai lima semester terakhir, nilai ujian kelulusan daring dan/atau nilai prestasi akademik atau non akademik.

Pelaksanaan PPDB secara daring, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, Kemendikbud melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyediakan bantuan teknis bagi daerah dan sekolah yang memerlukan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring.

“Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud meliputi layanan data dan layanan aplikasi,” ungkapnya.

Untuk layanan data, menurut Hamid, Pusdatin menyediakan data awal PPDB berupa data peserta didik pada pendidikan anak usia dini, kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), kelas 9 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTi), dan peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System Kementerian Agama (Kemenag).

Pemberian data awal tersebut dilaksanakan melalui tiga layanan antara lain jaringan backbone bagi kabupaten/kota atau provinsi yang sudah memiliki MoU (Memorandum of Understanding); Protocol API/web service (layanan unggah data) bagi kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki sistem PPDB daring; serta unduh data awal peserta didik tingkat akhir bagi kabupaten/kota atau provinsi yang tidak memiliki Backbone atau Protocol API/web service.

Sedangkan untuk layanan aplikasi, Pusdatin menyediakan layanan aplikasi PPDB daring diberikan bagi daerah yang belum memiliki sistem PPDB daring serta hanya dapat diberikan untuk pelaksanaan PPDB pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Tim Pusdatin Kemendikbud, Hamid mengatakan, akan melakukan pendampingan secara daring kepada pemerintah daerah apabila terjadi kendala dalam penggunaan layanan aplikasi PPDB daring. Untuk informasi bantuan teknis layanan PPDB daring, pemerintah daerah dan sekolah dapat mengakses laman https://ppdb.kemdikbud.go.id.

Sampai tanggal 28 Mei 2020, Hamid mengatakan, terdapat delapan dinas pendidikan provinsi yang telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB 2020 SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan) sesuai dengan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019. Sedangkan untuk PPDB tingkat SD, terdapat 24 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis. Untuk PPDB tingkat SMP, terdapat 37 dinas pendidikan kabupaten/kota yang telah menerbitkan petunjuk teknis PPDB 2020.

“Saat ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi monitoring PPDB untuk tingkat SMA, sebanyak 19 provinsi akan melaksanakan pendaftaran PPDB secara daring dan luring, 14 provinsi lainnya akan melaksanakan PPDB secara daring. Sedangkan satu provinsi yaitu Provinsi Papua belum melaporkan,” jelasnya.

Sedangkan 14 provinsi yang akan melaksanakan PPDB secara daring antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

19 provinsi yang melaksanakan PPDB secara daring dan luring antara lain Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

BACA JUGA: Pemda Diminta Segera Tetapkan Juknis PPDB

 

DORANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Kapolres Tomohon dan Ketua BPMS GMIM Bicarakan New Normal

Read Next

306 Orang Positif Covid-19 di Sulut

Leave a Reply