PUBLIKREPORT.com

Penjelasan Dirjen Tentang Tahun Pelajaran dan KBM

Ilustrasi.

Ilustrasi.

“Dengan dimulainya PPDB ini sebenarnya sudah jelas bahwa kami tidak memundurkan kalender pendidikan ke bulan Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau memundurkan maka akan ada konsekuensi yang harus kita sinkronkan”

JAKARTA, publikreport.com – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad menegaskan, ada perbedaan antara dimulainya Tahun Ajaran Baru dengan tanggal dimulainya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. Hal ini dikemukakan Hamid, menyusul akan dimulainya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Artinya sistem pembelajaran akan segera masuk Tahun Ajaran 2020/2021 di tengah pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

“Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing,” jelas Hamid, Kamis 28 Mei 2020.

Kalender pendidikan di Indonesia, Hamid mengatakan, dimulai pada minggu ketiga bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni.

“Dengan dimulainya PPDB ini sebenarnya sudah jelas bahwa kami tidak memundurkan kalender pendidikan ke bulan Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau memundurkan maka akan ada konsekuensi yang harus kita sinkronkan,” ungkapnya.

Konsekwensi tersebut, menurut Hamid, pertama adalah peserta didik untuk tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang sudah dinyatakan lulus.

“Kelulusan siswa SMA dan SMP sudah diumumkan, sebentar lagi akan diumumkan untuk kelulusan siswa SD (Sekolah Dasar). Artinya kalau sudah lulus kemudian diperpanjang, anak yang lulus ini mau dikemanakan? Termasuk juga perguruan tinggi juga sudah melakukan seleksi,” ujarnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, hal yang mungkin menjadi masalah dalam PPDB metode luring (luar jaringan), dimana membutuhkan kehadiran fisik di sekolah karena beberapa alasan yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan sistem daring (dalam jaringan).

“Tentu saja sesuai dengan yang diperintahkan Bapak Presiden, bahwa dalam pelaksanaan PPDB jika tidak dapat menghindari pertemuan langsung, maka untuk metode luring harus memperhatikan protokol kesehatan seperti penyediaan masker dan hand sanitizer, menjaga jarak, dan tidak melakukan kerumunan,” katanya.

Oleh karena itu, Chatarina menjelaskan, dalam metode luring diharapkan kesiapan pemerintah daerah (pemda) untuk jauh-jauh hari menyampaikan pelaksanaan PPDB-nya secara luring, sehingga dapat membagi waktu pendaftaran agar tidak terjadi kerumunan yang akan menyulitkan pendaftar untuk menjaga jarak.

 

DORANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Pekerja Informal di Tamako Terima Bantuan Bapok

Read Next

Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah

Leave a Reply