Perry Warjiyo, Gubernur BI.
“Dengan stance moneter BI yang akomodatif, diharapkan perbankan mempercepat penyaluran dan penurunan bunga kredit”
Perry Warjiyo, Gubernur BI.
JAKARTA, publikreport.com – Gubernur Bank Indoensia (BI), Perry Warjiyo meminta kepada Perbankan nasional untuk mempercepat penyaluran kredit serta mempercepat penurunan bunga, di tengah stance bank sentral yang akomodatif. BI, menurutnya, sejak Juli 2019, telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5%. Selain itu, BI juga telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan sebesar 100 bps menjadi 5,5%.
Respons dari kebijakan moneter tersebut dilakukan perbankan dengan menurunkan suku bunga, terutama pada simpanan. Sementara itu penurunan bunga kredit masih terbatas.
“Dengan stance moneter BI yang akomodatif, diharapkan perbankan mempercepat penyaluran dan penurunan bunga kredit,” ujar Perry pada pertemuan tahunan BI di Hotel Raffles Jakarta, Kamis 28 November 2019.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan tersebut memaparkan sejumlah program pemerintah untuk memperkuat perekonomian bangsa, antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur akan diteruskan dengan menyambungkan jalan-jalan tol di kawasan pertanian, industri, wisata, sentra nelayan, petani,” katanya.
Berikutnya, yakni melakukan penyederhanaan regulasi dengan tujuan mencapai kecepatan bagi dunia usaha untuk menanamkan modal di tanah air. Selain itu penyederhanaan birokrasi juga menjadi salah satu upaya untuk mencapai kecepatan.
“Agar terjadi kecepatan dalam mengambil keputusan kalau ada perubahan dunia yang cepat. Tapi pelan-pelan dan tidak mengganggu ‘income’, gaji dari yang dipotong. tidak akan menurunkan pendapatan,” jelasnya.
Jokowi mengungkapkan, rencana menggunakan sistem kecerdasan buatan untuk pengelolaan birokrasi sehingga lebih efisien dan cepat.
Transformasi ekonomi terus didorong Jokowi untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi impor minyak dan gas. Impor bahan baku juga mengganggu volatilitas rupiah, dan perlu dikelola lebih baik dengan menyediakan produk subtitusi barang impor.
Hadir dalam pertemuan itu, antaranya Mentgeri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey.
VERONICA DSK
