Pilkada. Pemerintah Terbitkan SKB Netralitas ASN

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menandatangani SKB Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. SKB ini juga ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Ketua KASN, Agus Pramusinto dan Ketua Bawaslu, Abhan, Kamis 10 September 2020, di kantor masing-masing.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menandatangani SKB Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. SKB ini juga ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Ketua KASN, Agus Pramusinto dan Ketua Bawaslu, Abhan, Kamis 10 September 2020, di kantor masing-masing.

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN:

… agar ASN tidak menjadi alat kekuasaan dan fokus untuk melayani masyarakat serta terbebas dari kepentingan politik.

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, Kamis 10 September 2020, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pedoman pengawasan netralitas pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Penandatanganan dilakukan secara terpisah, yakni secara virtual melalui aplikasi zoom.

“Penerbitan SKB ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di seluruh Indonesia untuk tetap dapat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis dimasa Pilkada serentak,” jelas Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 5/2014 tentang ASN, Tjahjo menjelaskan, netralitas dimaksudkan bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dengan demikian, meski hak suara ASN sebagai pemilih tidak dicabut, tetapi perlu diatur agar ASN tidak melanggar asas netralitas dalam kontestasi Pilkada.

Dalam SKB itu, menurut Tjahjo, tercantum berbagai pengaturan yang bertujuan untuk mendorong sinergisitas serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari instansi pusat dan daerah dalam mengawasi ASN selama pesta demokrasi berlangsung.

“Selain itu, SKB ini juga ditujukan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pengaduan netralitas ASN,” terangnya.

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berupaya untuk menunda mutasi jabatan di pemerintah daerah (pemda) guna menghindari kepentingan politis dalam jabatan tertentu.

Sementara, Ketua Bawaslu, Abhan menekankan agar ASN tidak menjadi alat kekuasaan dan fokus untuk melayani masyarakat serta terbebas dari kepentingan politik.

Sempat tertunda

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Teguh Widjinarko mengungkapkan, rancangan SKB ini sempat tertunda karena hadirnya pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) di Indonesia. Namun, rancangan SKB ini dapat difinalisasi lebih lanjut sehingga lebih matang dan siap untuk diimplementasikan untuk mengawal netralitas ASN hingga proses Pilkada serentak selesai.

“Secara garis besar, pedoman ini memberikan panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam menjalani politik praktis, tanpa membelenggu hak politik dari tiap ASN. Sehingga, pedoman ini menjadi sangat penting bagi ASN maupun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menjalankan tugas dalam hiruk pikuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah,” jelasnya.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 ini, diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Dari seluruh rangkaian Pilkada, terdapat empat tahap yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas, yakni dari sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap setelah penetapan calon kepala daerah, serta tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih.

Dengan terbitnya SKB ini, Kementerian PANRB berharap dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi. Implementasi SKB ini meminimalisir dampak ketidaknetralan ASN dan ASN dapat fokus untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) didaulat sebagai saksi dalam proses ini. Tindak lanjut setelah penandatanganan SKB ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas ASN untuk dapat mengawal ASN dalam gelaran Pilkada serentak ini.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Pelaku Usaha Perempuan di Tengah Pandemi Covid-19

Read Next

Kapolda Sambangi Uskup Manado