Profesional, Diaspora, dan Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dan Sekretaris KementerianPANRB, Dwi Wahyu Atmaji saat berdialog bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

Setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil). PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS. Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan,  jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

JAKARTA, publikreport.com – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin saat berdialog dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

BACA JUGA: AMSI Segera Diverifikasi Dewan Pers

“Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait PPPK ini, memberikan ruang kepada profesional, antara lain eks pegawai honorer,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, Syafruddin berharap, para diaspora yang berada diluar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Uuntuk eks tenaga honorer, Syafruddin menjelaskan, akan diprioritaskan seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK. Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas.

BACA JUGA: Wagub: THL Wajib Miliki…

PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh Warga Negara Indonesia (WNI) baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

BACA JUGA: Pemerintah Apresiasi Pengabdian Tenaga Honorer

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil). PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS. Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan,  jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

BACA JUGA: Pemda Dilarang Rekrut Guru Honorer

 

DORANG

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Kapolda Sulut dan Kapolresta Manado Diganti

Read Next

Kontrak Karya PT Freeport Jadi IUPK

Leave a Reply