Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulut, Praseno Hadi pada sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD TA 2019, Kamis, 25 Oktober 2018.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulut, Praseno Hadi pada sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD TA 2019, Kamis, 25 Oktober 2018.
“Jangan sampai RKA dibuat asal-asalan, tidak berdasar usulan dari Kabag (kepala bagian) dan seluruh Kabid/Kasub (kepala bidang/kepala sub bidang), apalagi tidak disosialisasikan secara terbuka di perangkat daerah masing-masing, ini tidak benar. Kalau tidak matang dalam perencanaan, maka anda merencanakan untuk gagal”
Praseno Hadi, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulawesi Utara (Sulut)
MANADO, publikreport.com – Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulawesi Utara (Sulut), Praseno Hadi meminta kepada segenap Perangkat Daerah (PD) agar serius dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA dimintanya harus dibuat matang.
“Jangan sampai RKA dibuat asal-asalan, tidak berdasar usulan dari Kabag (kepala bagian) dan seluruh Kabid/Kasub (kepala bidang/kepala sub bidang), apalagi tidak disosialisasikan secara terbuka di perangkat daerah masing-masing, ini tidak benar. Kalau tidak matang dalam perencanaan, maka anda merencanakan untuk gagal,” tegas Praseno pada sosialisasi petunjuk teknis penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD TA 2019, Kamis, 25 Oktober 2018.
Penyusunan RKA Perangkat Daerah harus mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan gubernur, sesuai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011. Berisi antara lain, tentang kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, standar biaya masukan dan analisis standar belanja.
Hal ini mutlak dilaksanakan sebab pada era saat ini dimana penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mulai dari planning, actuating, implementasi, hingga pada evaluation sebagai suatu siklus pemerintahan, selalu dituntut berjalan seimbang dan terpadu dalam kerangka normatif serta mampu menjawab kebutuhan publik secara maksimal.
TOMMY WAHANI
