PUBLIKREPORT.com

Rp24,49 Triliun DIPA dan TKDD Diserahkan

Pjs Gubernur Provinsi Sulut, Agus Fatoni, menyerahkan DIPA kementerian/lembaga serta Daftar Alokasi TKDD senilai Rp24,49 triliun kepada kepala daerah serta pimpinan satuan kerja pusat dan daerah di wilayah Provinsi Sulut, Selasa 01 Desember 2020.

Pjs Gubernur Provinsi Sulut, Agus Fatoni, menyerahkan DIPA kementerian/lembaga serta Daftar Alokasi TKDD senilai Rp24,49 triliun kepada kepala daerah serta pimpinan satuan kerja pusat dan daerah di wilayah Provinsi Sulut, Selasa 01 Desember 2020.

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN: Klik:

“… jangan sampai ada korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, pemborosan, mark up, atau penyimpangan lainnya”

Agus Fatoni, Pjs Gubernur Provinsi Sulut.

MANADO, publikreport.com – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Agus Fatoni, Selasa 01 Desember 2020 menyerahkan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) senilai Rp24,49 triliun kepada kepala daerah serta pimpinan satuan kerja pusat dan daerah di wilayah Provinsi Sulut.

Kepada para bupati dan walikota serta pimpinan satuan kerja (satker) pusat dan daerah, Agus meminta, agar menjadikan DIPA dan TKDD sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

Persiapkan dengan baik program tahun 2021 sehingga dapat berjalan efektif dan dipastikan bahwa penggunaan anggaran berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan bukan sekedar apa uang dikerjakan, atau dengan kata lain alokasi anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama bukan pendukung. Ini yang menjadi tanggung jawab kita semua,” kata Agus mengingatkan pesan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Penggunaan anggaran di tahun 2021, Agus melanjutkan, dapat dilaksanakan secara tepat, cepat, transparan, dan akuntabel untuk melaksanakan program pembangunan di daerah, penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah, bangsa dan negara.

Pastikan juga dan diperhatikan pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran untuk dapat diawasi secara berkala serta anggaran dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian juga dipastikan dan diusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai ada korupsi, jangan ada penyalahgunaan anggaran, pemborosan, mark up, atau penyimpangan lainnya,” tegasnya.

Kepada Ditjen (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan Provinsi Sulut sebagai bagian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Agus memberikan apresiasi karena telah menyelenggarakan kegiatan ini sejak akhir tahun. Sehingga penyelenggaraan kegiatan tahun depan bisa dilaksanakan lebih awal merupakan wujud nyata pemerintah dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Anggaran pemerintah menjadi salah satu harapan bagi masyarakat dan instrumen yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pertemuan ini adalah acara yang strategis bagi kita semua dalam rangka turut serta mempercepat penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut, Muhdi mengatakan, proses penyerahan DIPA dan TKDD dilaksanakan lebih awal, dengan harapan agar dapat mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan dorongan implementasi dari berbagai prioritas pembangunan strategis. Menurutnya, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang berdampak di berbagai sektor diantaranya mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan pertumbuhan ekonomi global terkontraksi sehingga mengalami resesi.

Keuangan negara, Muhdi menjelaskan, menjadi instrumen utama yang sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 dalam memberikan perlindungan sosial dan mendukung pemulihan ekonomi.

Efektifitas APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sangat tergantung terhadap pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas. Maka dari itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Diketahui, total belanja negara yang dilokasikan ke Provinsi Sulut sebesar Rp24,49 triliun yang terbagi dalam bentuk belanja kementerian/lembaga Rp10,76 Ttiliun, dana transfer sebesar Rp12,5 triliun serta Dana Desa sebesar Rp1,23 triliun.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Ini Panduan Penyelenggaraan Ibadah/Perayaan Natal di Masa Pandemi Covid-19

Read Next

Materi Belajar dari Rumah