SBSI: Banyak Masalah Perburuhan di Tomohon

Rocky Paat, Ketua DPC FKUI SBSI Kota Tomohon.

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN: https://publikreport.com

“Salah satu contoh masalah tenaga kerja, sebagaimana terjadi di PT Kawanua Puspa Buana dengan produk penjualan Jordan Bakery. Masalah di perusahaan ini, gaji tidak sesuai UMP, karyawan masih dikontrak padahal sudah belasan tahun kerja, slip gaji tidak diberikan pada karyawan, kontrak kerja tidak diberikan dan tidak ada peraturan perusahaan”

Rocky Paat, Ketua DPC FKUI SBSI Kota Tomohon

TOMOHON, publikreport.com – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (FKUI) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Tomohon, Rocky Paat menilai masih banyak permasalahan perburuhan di Kota Tomohon. Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kota Tomohon dimintanya agar lebih proaktif dalam melakukan pendataan dan penanganan permasalahan tenaga kerja.

“Salah satu contoh masalah tenaga kerja, sebagaimana terjadi di PT Kawanua Puspa Buana dengan produk penjualan Jordan Bakery. Masalah di perusahaan ini, gaji tidak sesuai UMP, karyawan masih dikontrak padahal sudah belasan tahun kerja, slip gaji tidak diberikan pada karyawan, kontrak kerja tidak diberikan dan tidak ada peraturan perusahaan,” ungkap Rocky kepada publikreport.com, Sabtu 23 Juni 2018.

BACA JUGA: Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru

Masalah tenaga kerja yang terjadi di PT Kawanua Puspa Buana ini, menurut Rocky, baru merupakan salah satu contoh.

“Banyak masalah perburuhan. Dinaker harus segera menyikapi dan menidaklanjuti semua permasalahan ini. Harus ada tindakan nyata dari instansi teknis terkait atas permasalahan perburuhan. Perusahaan yang melanggar Undang-Undang (UU) Ketenangakerjaan harus diberikan sanksi,” tegas Rocky.

BACA JUGA: Besar Santunan Jika Jari Hilang Karena Kecelakaan Kerja

BACA JUGA: Hak-Hak Pekerja yang Dimutasi ke Daerah Lain

Di Kota Tomohon, Rocky melanjutkan, baru beberapa perusahaan swasta yang tenaga kerjanya berani membentuk Serikat Pekerja (SP). Perusahaan-perusahaan tersebut, seperti PT Multi Cipta Abadi (Multimart), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tomohon serta PT Kawanua Puspa Buana.

“Serikat Pekera di PT Kawanua Puspa Buana (Jordan Bakery) belum lama terbentuk. Dan anggotanya terus bertambah. Deklarasi Serikat Pekerja di PT Kawanua Puspa Buana ini berawal dari adanya permasalahan perburuhan di dalamnya, sehingga sejumlah tenaga kerja berinisiatif membentuk Serikat Pekerja,” ungkap Rocky.

BACA JUGA: Harold Ingatkan Tentang Hak-hak Pekerja

Dalam menyikapi permasalah perburuhan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tomohon, Rocky menambahkan, Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, harus lebih memberikan perhatian dan menyelesaikan hal-hal, seperti

  1. Peraturan Perusahaan (rata-rata tidak ada, dan tidak didaftar) harus dibagikan ke buruh/pekerja.
  2. Perjanjian Kerja (harus diberikan ke buruh/pekerja, aturan baru harus didaftarkan).
  3. UMP (rata-rata tidak terapkan).
  4. Struktur gaji ( tidak ada yang buat).
  5. PKWTT/harian (hanya bisa 21 hari kerja dalam sebulan, paling tinggi 3 bulan, sesudah itu harus kontrak).
  6. PKWT hanya berlaku 2 kali (temuan dilapangan didapati ada pekerja yang sudah belasan tahun kerja, masih harian yang dibayar perminggu).
  7. PHK sepihak.
  8. Upah lembur (paling tinggi 3 jam sehari, 14 jam seminggu).
  9. Waktu kerja (tidak jelas).
  10. Jadwal kerja (ada yang hanya by verbal).
  11. Safety/K3.
  12. BPJS ketenagakerjaan (ada yang resiko kerjanya tinggi tapi hanya di random yang didaftar)
  13. BPJS kesehatan banyak yang dibebankan ke buruh/pekerja
  14. Slip gaji yang gak sesuai (yang dibayarkan beda dengan yang tertera dislip gaji, dan buruh/pekerja tidak diberikan salinannya)
  15. Hak beribadah
  16. Hak cuti
  17. Hak berserikat (sering terjadi pengancaman kepada pengurus juga anggota)

BACA JUGA: Masyarakat Sebagai Pengawas Keselamatan Kerja

“Jangan terkesan Dinaker Kota Tomohon tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal hak-hak pekerja sudah diatur melalui UU. Artinya, kalau ada yang melakukan pelanggaran, ada konsekwensi hukumnya, apakah denda atau hukuman badan,” ujar Rocky. DORANG

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Aktivis Sesalkan Tomohon Belum Miliki Perda HIV/AIDS

Read Next

Pangkalan LPG di Kauditan Ini Disatroni Maling

Leave a Reply